Akankah Ahok 'dikorbankan' untuk meredakan suhu politik?
Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama
atau Ahok mendatangi Gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta
Selatan, pada Senin (07/11) pagi, sebagai bagian dari penyelidikan atas
laporan penistaan agama yang diperintahkan Presiden Jokowi untuk
diselesaikan secara cepat dan transparan.
Pemeriksaan ini dtempuh setelah unjuk rasa massal umat Islam pada Jumat (04/11), yang menuntut penegakan hukum atas Ahok.Presiden Joko Widodo -yang menyebut ada aktor politik di belakang unjuk rasa tersebut- sudah menegaskan penuntasan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok -terkait Surat Al Maidah 51- akan dilangsungkan dalam tempo dua pekan.
Namun kini ada yang mempertanyakan apakah penegakan hukum ditempuh karena tekanan dari unjuk rasa 4 November?
- Presiden Jokowi tunda kunjungan ke Australia
- Mengapa proses hukum laporan penistaan agama Ahok harus dilakukan terbuka?
- Lima hal yang perlu diketahui soal demonstrasi 'tangkap Ahok' 4 November
Sikap yang ditegaskan kembali oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Agus Rianto, bahwa proses hukum terhadap Ahok sama sekali bukan atas desakan massa.
"Ada sebagian masyarakat yang tidak sabar, sepertinya pingin cepat padahal tahapannya kan ada. Teman-teman penyidik sudah maraton, simultan melaksanakan tugas itu", tegas Agus.
"Kami tidak bermain politik oleh karena itu kami tidak berharap bisa terikut dengan ranah politik", tambah Agus.
Demi meredakan suhu politik
Abdillah Toha -salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional- berpendapat bahwa demo 4 November lalu memiliki agenda lebih besar dari sekedar memproses Ahok secara hukum atau menjatuhkan Ahok.
"Ahok itu sasaran antara, saya kira. Demo kemarin begitu besar, tidak pernah saya lihat demo sebesar itu, bahkan mungkin lebih besar dari demo ketika Suharto turun, kalau melihat jumlahnya. Dan menyebar di berpuluh-puluh kota di Indonesia. Masa semua gara-gara Ahok tuh? Menjatuhkan Ahok? Secara logika tidak mungkin", kata Abdillah.
SUMBER : BBC.COM