Presiden Jokowi: Ulama harus berani tegas soal Islam dan ke-Indonesiaan
Presiden Jokowi mengungkapkan
keyakinannya bahwa para ulama mampu meneduhkan suasana dengan nasihat
dan seruan untuk Indonesia yang kokoh dan maju.
Dalam pertemuan
dengan para ulama dan pimpinan Muhammadyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis
Ulama Indonesia, di Istana Negara, Jokowi mengatakan pula, "Kami
berharap bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara
Islam dan ke Indonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi marilah
kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangan
ke-Indonesiaan kita," katanya.Presiden Joko Widodo mengundang para pimpinan tiga organisasi dan lembaga itu ke istana, di tengah panasnya situasi politik terkait pemilihan gubernur Jakarta, khususnya menjelang demonstrasi yang digalang berbagai kelompok Islam, antara lain Front Pembela Islam (FPI), 4 November mendatang.
- Pertemuan Jokowi-Prabowo 'dinginkan suhu Pilkada DKI yang memanas'
- Jokowi-Prabowo makan nasi goreng dan naik kuda bersama jelang 'demo besar 4 November'
"Sebenarnya, kasus ini tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, kepada wartawan, usai pertemuan.
"Tetapi kemudian dikaitkan dengan berbagai masalah. Kemudian menjadi tidak proporsional, bahkan jadi di luar konteks. Sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu, dan jadi hiruk pikuk," tambahnya.
Setelah pertemuan MUI, NU, dan Muhammadiyah dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (08/11) siang, para petinggi ormas menekankan lagi bahwa jalan penyelesaian dugaan penistaan agama hanyalah lewat proses hukum, yang kini tengah berjalan di kepolisian.
Batapa pun, dua ormas Islam terbesar di Indonesia dan MUI menyatakan di satu sisi mereka tak bisa melarang orang untuk mengikuti unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 4 November namun melarang mereka mengenakan atribut organisasi.
"Jangankan ormas, negara saja tidak bisa membatasi hak warganya untuk berdemo," kata Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
"Namun kita berharap untuk Muhammadiyah, NU juga sama sebenarnya, tidak membawa atribut organisasi; serta tetap mengedepankan aspirasi yang damai dan toleran."
- Mabes Polri siagakan 7.000 personel amankan protes 'tangkap Ahok'
- Kasus Ahok: Bisakah polisi atasi tekanan dan intervensi politik?
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menegaskan, tentang perlunya membangun budaya politik dan budaya kemasyarakatan yang mengedepankan etika publik. "Karena itu belajarlah dari pengalaman ini tentang perlunya para pejabat publik, juga para tokoh agama, untuk merawat kata," pungkas Haedar.
Namun Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar berharap Presiden menyatakan sikapnya itu secara terang-terangan kepada publik.
Dahnil menilai dalam pertemuan dengan ormas yang berlangsung dua jam itu, Presiden hanya berbicara hal normatif.
Ia menambahkan, dirinya sempat bertanya kenapa Presiden tidak mengundang ormas yang menggerakkan massa untuk demonstrasi; namun pertanyaannya itu tidak direspons.
Haedar Nashir mengatakan, Presiden lewat Kemenkopolhukam meyakinkan bahwa proses hukum terkait kasus Ahok sedang berjalan.
Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi menemui Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra dan mantan seterunya di pilpres, yang dianggap dekat dengan kalangan yang hendak terlibat dalam demo 4 November nanti.
Sumber : http://www.bbc.com